DAMPAK MASALAH KEPENDUDUKAN TERHADAP PEMBANGUNAN

Penduduk adalah objek dan subjek pembangunan. Sebagai objek, penduduk adalah sasaran pembangunan sedangkan sebagai subjek , penduduk adalah pelaku pembangunan. Peranan penduduk sebagai subjek menentukan arah dab keberhasilan pembangunan. potensi dan tantangan pembangunan ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Kekayaan sumber daya alam  yang ada dibumi Indonesia sangat besar, fakta yang menunjukan bahwa eksploitasi sumber daya alam  (penebangan ) di Indonesia banyak dilakukan oleh perusahaan asing. Proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah juga sering menggunakan bantuan  perusahaan asing, hl ini disebabkan oleh keterbatasan modal dan teknologi yang dimiliki penduduk Indonesia. Penguasaan teknologi dan kepemilikan modal terkait dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) penduduk Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia ditunjukan dengan GDP perkapita yang relatif rendah. Kualitas sumber daya manusia penduduk Indonesia yang rendah merupakan penghambat pembangunan.

Secara terperinci faktor kependudukan yang menghambat pembangunan adalah :

1.  Rendahnya kualitas SDM penduduk Indonesia

 Salah satu Indikator kemakmuran suatu negara adalah volume barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduknya. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan terkait dengan kualitas SDM penduduk suatu negara. Jadi kualitas SDM merupakan faktor penentu kemakmuran

    2.  Pertumbuhan penduduk yang tinggi

Penduduk merupakan potensi sekaligus beban pembangunan. Penduduk yang berkualitas merupakan potensi atau kekuatan pembangunan , sedangkan penduduk dengan kualitas rendah merupakan beban pembangunan . Pertumbuhan penduduk bagi suatu negara dapat menjadi kekuatan sekaligus beban, hal ini tergantung bagaimana kualitas penduduknya. Bagi Indonesia , pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan beban pembangunan  karena jumlah penduduk Indonesia saat ini cukup besar. Tetapi kualitas hidupnya masih rendah, apabila pertumbuhan penduduk masih tetap tinggi , maka kualitas hidup akan semakin makmur.

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

KONDISI GEOGRAFIS NEGARA INDONESIA

Letak geografis adalah letak suatu wilayah sesuai dengan kondisi wilayah yang sebenarnya di permukaan bumi. Biasanya letak geografis dilihat dari permukaan bumi yang ada  di sekitarnya. Secara geografis, Indonesia diapit oleh dua benua besar, yaitu benua asia disebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Indonesia juga diapit oleh dua samudera, yaitu Samudera hindia disebelah barat dan Samudera pasifik  disebelah timur laut, itulah letak posisi Negara Indonesia. Letak Negara Indonesia pada posisi silang, menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang strategis .

Selain kekuatan dan kesempatan Indonesia juga dapat memperoleh kelemahan dan ancaman di bidang ekonomi yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu masih banyaknya sebagian masyarakat Indonesia yang hanya menikmati sedikit kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Selain itu masih banyak pihak luar yang secara ilegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan, yang secara geografis memang sulit untuk dilakukan pengawasan seperti biasa. Dengan demikian dituntut koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengamankan kepulauan Indonesia tersebut dan pihak-pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Di pihak lain, banyak dan luasnya pulau menuntut suatu bentuk perencanaan dan strategi pembangunan yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia tersebut. Strategi berwawasan ruang yang diterapkan pemerintah tampaknya sudah cukup tepat untuk mengatasi masalah ini.

          Indonesia mempunyai iklim tropic basah yang dipengaruhi oleh angin monsoon barat dan monsun timur. Iklim yang dimiliki ini menyebabkan Indonesia hanya mengenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industri menjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar lokal maupun dunia.

INDUSTRI PERBANKAN

Kestabilan ekonomi saat ini terus menerus diupayakan pemerintah kearah yang lebih baik. Pemerintah telah memasuki masa penting dalam momentum perbaikan kondisi makro ekonomi. Kondisi ekonomi makro telah menunjukan pertumbuhan yang cukup berarti , dibandingkan dengan masa sebelumnya. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang makin menurun dan tingkat inflansi secara bertahap telah menunjukan indikator menurun. Demikian pula cadangan devisa pada desemberf 2008 mencapai US$ 51, 6 milyard. Suku bunga rata-rata SBI-3 bulan mencapai sebesar 8,4 % dan pendapatan perkapita meningkat dari US$ 1.886 pada tahun 2004 menjadi US$ 2.271 di tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 rata-rata mencapai 6,1 % suatu angka yang cukup menggembirakan di saat kondisi ekonomi dunia yang sedang lesu.

Sektor perbankan terus digiatkan untuk berperan aktif meningkatkan pertumbuhan di sektor riil. Setelah krisis, perbankan nasional terus menerus melakukan konsolidasi dan rekstrukturisasi. Porsi kredit investasi yang disalurkan perbankan terus meningkat. Selain itu, porsi penyaluran pembiayaan kepada sektor usaha kecil dan menegah dan usaha mikro dapat memperluas basis perekonomian rakyat juga dapat meningkatkan stabilitas sossial. Dengan stabilitas  ekonomi sosial harapan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

KESEJAHTERAAN SOSIAL

     Tidak dapat dipungkiri, kesejahteraan sosial merupakan masalah krusial dalam pembangunan nasional, belum tercapainya kesejahteraan sosial  terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin meluas. Di sadari bahwa tantangan kedepan akan semakin lebih berat , karena kompleksitas permasalan sosial yang semakin berkembang searah dengan perkembangan  kondisi sosial masyarakat. Berkembangnya permasalahan sosial menjadi penyebab meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat dari kemiskinan, krisis, konflik sosial, bencana alam dan bencana sosial. Penanggulangan masalah tersebut memerlukan perhatian yang serius dan penanganan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh.

    Belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah, diakui merupakan salah satu hal yang makin mendukung masih banyaknya jumlah penduduk miskin di indonesia.  Pembangunan yang relativ masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan menyebabkan kesenjangan sosial yang makin dalam antara penduduk perkotaan dengan penduduk pedesaan. Meskipun penanggulangan kemiskinan memerlukan peran serta pemerintah, tetapi pemerintah tidak akan mendapat hasil yang optimal. Penanggulangan masalah kemiskinan memerlukan dukungan dari seluruh unsur masyarakat dalam bentuk kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial kedepan lebih diperkuat dengan mengedepankan  peran aktif masyarakat, diikuti dengan penggalian dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya, seperti tenggang rasa, peduli pada sesama, membantu orang yang sedang mengalami kekusahan, saling berbagi dan menyanyangi , dan semangat gotong-royong masih perlu di tingkatkan.

LINGKUNGAN SOSIAL

Tumbuhnya kesadaran global tentang kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang semakin buruk, telah mendesak seluruh negara untuk merubah paradigma pembangunan dengan memasukan aspel lingkungan hidup dalam berlanjutnya pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan, salah satunya adalah besarnya kerusakan yang timbul akibat pembangunan. Upaya memperbaiki kerusakan serta pelestarian lingkungan  tidak sebanding dengan pemanfaatan sember daya alam yang melampaui batas.

Adapaun beberapa cara persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai sasaran yaitu :

1. peningkatan kapasitas kelembagaan dibidang lingkungan hidup termasuk dukungan organisasi, SDM, sasaran  dan prasarana yang memadai.
2. pengembangan database yang makin komprehensif serta peningkatan kinerja dibidang informasi lingkungan dan metereologi dan geofisika
3. penyerpunaan penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD) 2007
4. peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait
5. ketersediaan sumber daya dan dana yang memadai
6. pengembangan peraturan dan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pendukungnya
7. penegakan hukum yang konsisten.